Seruan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto demi menguatkan politik persatuan telah menuai beragam tanggapan. Megawati menegaskan bahwa PDIP bukan sebagai oposisi pemerintahan, melainkan sebagai partai penyeimbang yang berpihak pada kebenaran dan moralitas politik yang diajarkan oleh Sukarno. Hal ini disambut positif oleh Gerindra, partai Prabowo, yang menyatakan pentingnya dukungan untuk menjaga efektivitas pemerintahan yang dihasilkan dari pemilihan umum.
Sebagai bagian dari upaya memahami baik dan buruknya politik persatuan, Direktur Eksekutif Center for Indonesian Governance and Development Policy (CIGDEP) menyebut perlunya kerja sama antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk menjaga efektivitas pemerintahan. Namun, masalah timbul ketika hubungan antara kedua lembaga tersebut didasarkan pada kartelisasi politik dan berpotensi melemahkan kontrol demokrasi secara keseluruhan.
Menyikapi hal ini, PDIP sulit untuk menjalankan peran sebagai oposisi, salah satunya karena sebagian elite politik di partai tersebut cenderung kompromi terhadap pemerintahan. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai posisi partai dalam mendukung atau menentang kekuasaan saat ini. Meskipun dukungan terhadap pemerintah dianggap penting, ia juga harus diimbangi dengan kehati-hatian agar kekuasaan tidak disalahgunakan.
Dalam situasi politik yang kompleks ini, publik memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah dan partai politik. Dukungan terhadap pemerintah harus sejalan dengan kepentingan publik dan menjaga prinsip demokrasi yang kuat. Dengan pemahaman yang baik tentang dinamika politik persatuan, diharapkan adanya upaya bersama untuk menjaga stabilitas demokrasi dan kepentingan bersama.
