Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengadakan pertemuan bersama sejumlah menteri untuk membahas program Sekolah Rakyat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 29 Juli. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri, termasuk Mensos Saifullah Yusuf, Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menpan RB Rini Widyantini, Menteri PU Dody Hanggodo, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Mereka membahas Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan tahun 2025-2026 yang tengah dijalankan sejak diluncurkan pada 14 Juli lalu. Sekolah Rakyat telah beroperasi di 63 titik di seluruh Indonesia dan saat ini sedang melakukan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program ini.
Gus Ipul, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan bahwa pembelajaran akan dimulai di 37 titik dalam waktu dekat, dengan target sekitar 9.700 siswa. Pada bulan September, diharapkan ada 59 titik sekolah rakyat baru yang akan memampu sekitar 15 ribu peserta didik. Total 159 titik tersebut juga akan melibatkan lebih dari 2 ribu guru dan 4 ribu tenaga kependidikan lainnya seperti wali asrama dan wali asuh. Pemerintah telah menganggarkan sebanyak Rp1,1 triliun untuk operasional 159 titik sekolah rakyat tersebut. Anggaran tersebut telah disetujui DPR dan akan diawasi penggunaannya untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Gus Ipul menegaskan bahwa tata kelola dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat harus sesuai ketentuan dan tidak boleh ada upaya penyimpangan.
