Politikus NasDem, Rifqinizami Karsayuda, mengungkapkan keprihatinannya terhadap status ibu kota Nusantara (IKN) dan Otorita IKN yang meminta tambahan anggaran hingga Rp21 triliun pada tahun 2026. Menurutnya, anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lain jika keputusan terkait IKN tidak segera diambil, seperti mutasi ASN dan pemindahan kementerian. DPP NasDem juga menyuarakan pendapatnya terkait kelanjutan IKN, dimana Wakil Ketua Umum NasDem, Saan Mustopa, menekankan pentingnya Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan keputusan terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur. Selain itu, NasDem juga meminta pemerintah untuk secara bertahap menerapkan IKN dengan menempatkan wakil presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas di sana guna mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada. Selain itu, langkah moratorium sementara juga diusulkan jika keputusan terkait status IKN masih belum jelas. Proyek pembangunan tahap kedua IKN yang fokus pada konsep ibu kota politik juga telah dimulai.
