Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendapat kritik atas kebijakannya yang menempatkan 50 murid dalam satu satuan pendidikan menengah, ketimbang 36 siswa seperti sebelumnya. Keputusan tersebut tertera dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 mengenai Pencegahan Anak Putus Sekolah ke Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Barat.
Menurut Dedi Mulyadi, kebijakan tersebut didasari oleh analisis data luas ruang kelas yang akan digunakan, serta untuk memberikan hak pendidikan kepada semua anak. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menjelaskan bahwa kebijakan penambahan rombongan belajar tidak bersifat menyeluruh, namun selektif sesuai dengan kebutuhan wilayah, terutama di sekolah yang padat penduduknya dan dekat dengan orang miskin.
Namun, Pengamat Pendidikan, Jejen Musfah, justru menganggap kebijakan ini akan mengganggu kualitas pembelajaran dan berpotensi merugikan sekolah swasta. Ia menyarankan agar Pemprov Jabar memperbesar kuota domisili dan afirmasi siswa miskin sebagai alternatif. Selain itu, kepala bidang advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Iman Zanatul Haeri, juga menyoroti dampak negatif kebijakan tersebut terhadap guru dan siswa.
Sementara itu, Kordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menyatakan keprihatinannya terhadap potensi permasalahan mental siswa dan guru, serta kemungkinan merugikan sekolah swasta. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan perlunya evaluasi mendalam atas kebijakan peningkatan jumlah siswa per kelas agar tidak mengorbankan kualitas pendidikan dan kesehatan mental anak dan guru.
