Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa dia harus melindungi dirinya dari godaan selama memimpin Kota Jakarta. Dalam suatu Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Ancol, Jakarta Utara, Pramono menyoroti besarnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta, yang mencapai Rp91 triliun dan sedang naik menjadi Rp94 triliun tahun depan. Hal ini menimbulkan godaan bagi banyak orang, namun Pramono menyatakan bahwa dia harus memproteksi dirinya sendiri.
Pramono juga menegaskan bahwa selama menjabat sebagai Gubernur Jakarta, dia menerapkan sistem transparan untuk menghindari godaan. Dia memastikan semua keputusan diambil secara terbuka dan transparan, serta tidak membawa orang dari luar untuk kepentingan pribadi. Pramono juga mengungkapkan masalah proses pengurusan kompensasi koefisiensi lantai bangunan (KLB) oleh pengelola gedung-gedung tinggi di Jakarta.
Selama masa jabatannya, Pramono menyadari bahwa proses pengurusan KLB sangat lambat, bahkan ada pengelola gedung yang menghabiskan waktu hingga 12 tahun untuk menyelesaikan hal tersebut. Dengan penerapan sistem transparan dan komunikasi yang baik, Pramono berhasil mempercepat proses tersebut dari 12 tahun menjadi hanya 1 minggu. Dalam kasus tertentu, hal ini menghasilkan pembayaran sebesar Rp480 miliar.
Melalui langkah-langkah transparan dan efisien semacam ini, Pramono berusaha menjaga integritasnya dan memastikan penggunaan anggaran APBD Jakarta yang lebih efisien dan bertanggung jawab. Selain itu, langkah-langkah ini juga memperkuat tindakan pencegahan terhadap praktek korupsi. Hal ini menunjukkan komitmen Pramono dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin Jakarta dengan prinsip-prinsip integritas dan transparansi.
