Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti akan mengirim Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendikdasmen untuk menyelidiki dugaan titipan siswa dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Banten. Mu’ti menyampaikan bahwa prinsip SPMB adalah inklusif berkeadilan, dan tidak terdapat praktik yang melanggar aturan dalam proses tersebut.
Mu’ti juga menegaskan bahwa semua investigasi akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan keputusan tidak akan diambil sebelum mendapatkan data valid dari hasil penyelidikan Irjen. Sebelumnya, ada memo dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Budi Prajogo, yang diduga menitipkan siswa dalam proses SPMB di sebuah sekolah menengah di Kota Cilegon.
Budi menjelaskan bahwa memo tersebut dibuat oleh salah satu staf di DPRD Banten dan diminta untuk ditandatangani. Dia menyatakan bahwa staf tersebut memberitahu bahwa siswa yang akan dibantu berasal dari keluarga kurang mampu. Budi juga menyebut bahwa dirinya hanya memberikan tanda tangan tanpa intervensi atau komunikasi dengan pihak sekolah di Kota Serang.
Selain itu, DPW PKS Banten memutuskan untuk mencopot Budi dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Banten. Langkah ini diambil setelah informasi terkait dugaan titipan siswa dalam proses SPMB di Banten mencuat ke publik. Semua proses investigasi dilakukan dengan cermat sesuai dengan aturan yang berlaku untuk memastikan keadilan dalam sistem pendidikan.
