Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat sistem keamanan siber melalui langkah-langkah strategis yang diambil oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik). Perlindungan terhadap data digital yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi prioritas, terutama dalam layanan masyarakat. Kepala Diskominfotik DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menegaskan upaya memperkuat keamanan siber dilakukan dengan koordinasi intensif tim internal dan instansi terkait. Langkah-langkah ini merupakan tindak lanjut atas isu kebocoran data sebelumnya. Semua data terkait layanan masyarakat dipastikan tetap aman.
Selain memperkuat sistem keamanan, Diskominfotik juga melakukan penelusuran terhadap informasi yang beredar di ruang digital. Suatu akun anonim pada 5 Mei 2025 mengklaim telah meretas domain resmi Pemprov DKI Jakarta, jakarta.go.id, yang mengunduh data dari sistem internal pemerintah. Peretasan ini menciptakan kekhawatiran terkait keamanan data. Namun, data yang diakses tidak termasuk data penting atau sensitif yang terkait langsung dengan layanan publik. Verifikasi teknis dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan jejak digital dari akses ilegal tersebut.
Diskominfotik juga telah melakukan langkah-langkah seperti audit keamanan digital, koordinasi dengan lembaga dan tim keamanan siber nasional, peningkatan lapisan pengamanan, serta penyusunan panduan keamanan informasi. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap informasi yang bersifat spekulatif dan melaporkan temuan aktivitas digital mencurigakan melalui kanal resmi layanan pengaduan Pemprov DKI Jakarta. Kolaborasi dan partisipasi publik dianggap penting dalam menjaga keamanan ruang digital.
