Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena ketergantungan pada modal pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dianggapnya tidak efisien dan menghambat pembangunan infrastruktur nasional. Prabowo mencatat pentingnya melibatkan lebih banyak perusahaan swasta, baik dari dalam negeri maupun internasional, dalam upaya membangun infrastruktur nasional dengan pendekatan modern dan efisien. Dia juga menekankan perlunya menciptakan iklim investasi yang menyambut dan mudah untuk menarik investasi swasta. Pemerintah telah memperkenalkan Danantara, lembaga investasi kedaulatan Indonesia, untuk mendukung proyek infrastruktur penting. Prabowo menjamin investor asing bahwa pemerintah akan berkomitmen secara aktif dalam proyek dengan kontribusi finansial nyata daripada hanya menawarkan saham kosong. Fokusnya adalah memastikan kolaborasi dengan investor swasta atau asing dilakukan dengan keyakinan, dengan pemerintah berinvestasi sejumlah persentase yang signifikan untuk memberikan jaminan kepada mitra asing.
