Kemandirian Antariksa adalah hal yang sangat penting untuk diperjuangkan. Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI), Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim mendukung revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai forum koordinasi nasional. Fragmentasi kelembagaan merupakan salah satu kelemahan utama dalam pengelolaan ruang udara dan ruang Antariksa di Indonesia.
Fungsi-fungsi kedirgantaraan tersebar di berbagai instansi, seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan. BRIN/LAPAN juga diperlukan untuk mengembangkan teknologi Antariksa dan satelit. TNI AU bertugas menjaga wilayah udara dan aspek pertahanan, sementara Kominfo dan BSSN melindungi jaringan data berbasis satelit.
Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, sebagai high level council, menjadi pusat perumusan kebijakan, integrasi strategi sipil-militer, dan koordinasi lintas kementerian/lembaga. Komposisi dewan ini harus mencakup berbagai instansi terkait untuk memastikan kemandirian Antariksa Indonesia.
Chappy menekankan pentingnya Indonesia tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga pemain aktif dalam geopolitik Antariksa. Dalam situasi ini, revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional perlu menjadi langkah mendesak untuk menjaga kedaulatan negara secara komprehensif. dengan koordinasi yang kuat, Indonesia dapat menjadi pemain yang aktif dalam tata kelola ruang udara dan antariksa.
Sumber: Dukungan Marsekal Chappy Hakim Untuk Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Demi Kemandirian Antariksa
Sumber: Chappy Hakim Dukung Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional
