Kemandirian Antariksa merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia di tengah meningkatnya tensi geopolitik di luar angkasa. Untuk itu, perlu adanya strategi antariksa nasional yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, namun juga mampu menjamin kepentingan jangka panjang negara. Diskusi publik bertajuk “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diadakan oleh Bappenas dan FISIP UI pada hari Selasa (27/5) menjadi wadah penting untuk membahas hal tersebut.
Pembukaan acara dilakukan oleh Dekan FISIP UI, Prof. Semiarto Aji Sumiarto, yang menegaskan pentingnya pembahasan isu antariksa sebagai bagian dari strategi nasional dalam menghadapi tantangan global. Pada kesempatan tersebut, Prof. Thomas Djamaluddin dari BRIN dan mantan Kepala LAPAN, juga menjadi pembicara utama yang mengingatkan bahwa penguasaan teknologi luar angkasa sangatlah vital untuk kedaulatan dan daya saing nasional.
Indonesia, yang telah merintis program keantariksaan sejak era 1960-an dan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan satelit sendiri, kini menghadapi tantangan serius dalam tata kelola, pembiayaan, dan arah kebijakan pasca integrasi LAPAN ke BRIN. Tanpa langkah cepat dan strategis, Indonesia berisiko tertinggal dalam kompetisi space economy global yang sedang berkembang pesat.
Pentingnya ruang antariksa sebagai medan strategis yang setara dengan darat, laut, dan udara juga disoroti dalam diskusi tersebut. Marsekal TNI AU (Purn.) Chappy Hakim bahkan mengusulkan diaktifkannya kembali Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai forum koordinasi lintas sektor. Ia juga memperingatkan agar Indonesia tidak mengulangi kesalahan masa lalu, seperti dalam kasus FIR yang sempat lepas dari kendali nasional.
Dari perspektif sektor sipil, Anggarini S., M.B.A., dari Asosiasi Antariksa Indonesia, menekankan urgensi mengurangi ketergantungan terhadap negara lain dalam hal akses data dan peluncuran satelit. Ia juga mendorong pembangunan ekosistem antariksa nasional secara menyeluruh serta pengembangan konstelasi satelit orbit rendah (Low Earth Orbit/LEO) untuk mendukung ekonomi dan layanan publik.
Dukungan politik juga menjadi satu fokus utama dalam diskusi ini. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Dave Laksono, menegaskan bahwa sektor antariksa memiliki peran penting dalam kekuatan geopolitik dan ekonomi global. DPR sendiri telah mendukung percepatan pembahasan RUU PRUN agar antariksa dapat menjadi bagian strategis dalam kebijakan nasional.
Dari sisi perencanaan pembangunan, Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Bappenas, Yusuf Suryanto, menegaskan perlunya kerangka pembiayaan yang kuat dan konsistensi lintas sektor agar antariksa dapat menjadi bagian penting dalam strategi nasional yang terintegrasi. Tanpa kolaborasi, koordinasi pembangunan, dan keberpihakan fiskal yang nyata, Indonesia berisiko tertinggal dari negara-negara tetangga dalam hal pengembangan antariksa.
Kesimpulan dari diskusi tersebut sangat jelas: Indonesia harus segera melangkah dan mengambil peran aktif dalam kompetisi antariksa global. Dengan adanya strategi nasional yang komprehensif, lintas sektor, dan berjangka panjang, Indonesia akan mampu menjadi negara yang berdaulat dan kompetitif dalam menghadapi era ekonomi antariksa yang semakin kompetitif.
Sumber: Kemandirian Antariksa Indonesia Dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional: Strategi Menghadapi Rivalitas Global Di Era Ekonomi Antariksa
Sumber: Menggapai Bintang Dengan Strategi Bumi: Urgensi Kebijakan Antariksa Nasional Indonesia
