Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menegaskan pentingnya pengelolaan dan operasional Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dilakukan dengan kehati-hatian dan akuntabilitas. Lebih dari sekadar skema bantuan, Kopdes Merah Putih dianggap sebagai lembaga bisnis milik desa itu sendiri. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta. Budi Arie menjelaskan bahwa setiap aspek dari Kopdes akan dipertimbangkan secara cermat untuk meminimalkan risiko potensial. Keuntungan yang dihasilkan akan didistribusikan kembali kepada anggota, yang mayoritas adalah warga lokal, guna memastikan manfaat ekonomi tetap di dalam komunitas. Kopdes juga akan menjadi saluran distribusi utama untuk barang-barang pokok yang disubsidi pemerintah, seperti beras, LPG, dan bantuan sosial. Presiden telah menegaskan bahwa Kopdes akan menjadi pusat utama untuk aktivitas ekonomi pedesaan. Pendirian Kopdes sendiri adalah mandat dari Peraturan Presiden No. 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah menetapkan target ambisius untuk mendirikan 80.000 unit Kopdes di seluruh Indonesia sebagai langkah untuk membangun ekonomi pedesaan yang mandiri. Program ini diharapkan akan beroperasi dan diluncurkan resmi pada 28 Oktober 2025, yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda Indonesia.
