Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan sedang meluncurkan proyek penulisan ulang sejarah Republik Indonesia dengan melibatkan para sejarawan. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menargetkan proyek ini selesai sebelum 17 Agustus 2025, saat Indonesia merayakan 80 tahun kemerdekaannya. Menurut Fadli, penulisan ulang sejarah ini penting karena banyak orang yang dianggap kurang memahami sejarah Indonesia. Presiden pertama RI, Sukarno, selalu menekankan pentingnya menghormati sejarah atau yang sering disebut Jas Merah.
Proyek ini akan melibatkan sekitar 100 sejarawan yang akan dipimpin oleh Guru Besar Ilmu Sejarah FIB UI, Susanto Zuhdi. Proses penulisan ulang akan mencakup berbagai periode sejarah, mulai dari pra-sejarah hingga sejarah kontemporer. Fadli menegaskan bahwa proyek ini tidak akan dimulai dari nol, namun akan membangun dan mengupdate kembali pengetahuan sejarah yang telah ada.
Penulisan ulang sejarah ini diharapkan sebagai hadiah ulang tahun ke-80 Indonesia, sehingga akan menjadi panduan resmi mengenai sejarah bangsa. Beberapa peristiwa sejarah, termasuk revisi terhadap narasi penjajahan Belanda yang disebut selama 350 tahun, akan ditinjau ulang. Fadli menekankan pentingnya untuk menonjolkan perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap penjajah, seperti Perang Jawa Diponegoro dan peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948.
Namun, Fadli menegaskan bahwa sejarah tentang peristiwa pembantaian 1965, yang kerap dikenal dengan G30S PKI atau Gestok, tidak akan diubah. Fadli menegaskan bahwa kontroversi sejarah tersebut harus dijelaskan secara jelas dan tidak boleh diputarbalikkan. Sejarah politik Indonesia, baik yang berdarah maupun pemberontakan, akan dirangkum secara akurat dalam proyek penulisan ulang sejarah ini sebagai upaya untuk memperkuat pemahaman sejarah bangsa.
