Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani memberikan pembelaan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikritik oleh forum purnawirawan TNI karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum. Muzani menegaskan bahwa Gibran sah secara hukum sebagai wakil presiden berdasarkan proses konstitusional Pilpres 2024. Menurut Muzani, penetapan Gibran sebagai wakil presiden telah melalui proses mekanisme panjang, termasuk pemilihan langsung dan proses gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Politisi Gerindra itu menambahkan bahwa Gibran juga sudah dilantik secara resmi oleh MPR pada 20 Oktober 2024, yang dihadiri oleh para pemimpin dan wakil kepala negara. Sebelumnya, forum purnawirawan TNI mengeluarkan delapan tuntutan, termasuk untuk mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka. Namun, Muzani menegaskan bahwa Gibran sah sebagai wakil presiden dan telah melalui proses hukum yang benar.
