Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya agar kuota impor untuk berbagai komoditas atau bahan baku tidak disusun secara diskriminatif hanya untuk kepentingan sejumlah perusahaan besar. Dalam sebuah forum ekonomi dengan Presiden Indonesia di Jakarta, Prabowo menekankan bahwa penetapan kuota impor yang hanya menguntungkan perusahaan tertentu adalah tindakan yang tidak masuk akal. Prabowo juga telah memberikan perintah kepada pejabat pemerintah untuk menghapus mekanisme kuota impor yang dapat menghambat neraca perdagangan negara.
Keputusan Prabowo ini menanggapi kekhawatiran yang disampaikan oleh anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait tarif timbal balik yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Dalam upaya untuk mencapai keseimbangan perdagangan dengan AS, Apindo telah melakukan pembicaraan dengan mitra dagang mereka di AS. Ketua Apindo, Shinta Kamdani, menjelaskan bahwa AS tertarik untuk mengurangi defisit perdagangannya dan menanyakan berapa banyak barang yang dapat diimpor oleh Indonesia.
Apindo menyoroti pentingnya agar impor komoditas langsung ditujukan kepada industri tanpa melalui pihak ketiga. Langkah ini diharapkan dapat memotong akar permasalahan terkait kuota impor. Dengan demikian, upaya untuk memastikan keadilan dan keterbukaan dalam sistem kuota impor menjadi fokus utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.