Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait skandal korupsi yang terjadi dalam ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Sebuah penyelidikan oleh Kejaksaan Agung telah mengungkap dugaan manipulasi bahan bakar yang dilakukan oleh dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping.
Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menegaskan bahwa pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Menurut Hasan, tindakan tegas terhadap korupsi tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas segala bentuk korupsi, baik di lembaga negara maupun di badan usaha milik negara (BUMN).
Pemerintah juga mendorong Pertamina, baik di tingkat pusat maupun anak perusahaannya, untuk meningkatkan tata kelola perusahaan setelah skandal ini terungkap. Reformasi yang diusulkan diharapkan akan menguatkan posisi Pertamina dan meningkatkan profesionalisme perusahaan tersebut.
Hasan menekankan bahwa Pertamina merupakan salah satu aset ekonomi utama Indonesia dan perlu dibersihkan secara menyeluruh untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani kasus penipuan bahan bakar ini serta melakukan reformasi di sektor migas negara dengan memprioritaskan kepentingan publik.
Pertamina sebagai perusahaan terkemuka di Indonesia diyakini memiliki potensi untuk menjadi lebih kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan setelah menjalani proses pembersihan. Segala upaya yang dilakukan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk memerangi korupsi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.