Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia mendapatkan perhatian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Rencana ini disampaikan dalam pertemuan dengan perwakilan Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (ORTN BRIN) serta PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) pada 6 Februari 2025. Menurut Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, pengembangan energi nuklir merupakan sebuah tantangan yang kompleks yang memerlukan koordinasi yang baik. Pemanfaatan nuklir di Indonesia saat ini masih terbatas pada sektor non-energi, namun pemerintah berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission 2060 dengan menggali potensi energi bersih, termasuk melalui PLTN.
Dalam upaya menghadapi tantangan pengembangan PLTN, Bappenas akan membentuk kelompok kerja yang akan merevisi isu kelembagaan terkait. Beberapa strategi yang akan diimplementasikan adalah pembentukan tim percepatan pembangunan PLTN, reformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir, serta pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir. Namun, selain kendala teknis, pengembangan PLTN juga dihadapkan pada tantangan sosial dan politik, seperti isu politik iptek serta implikasinya terhadap kelembagaan. Meski perencanaan pembangunan PLTN telah digaungkan sejak 20 tahun lalu, namun belum terealisasi karena berbagai hambatan.
Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan implementasi PLTN dapat segera terwujud di Indonesia guna mendukung transisi energi jangka panjang sesuai komitmen pemerintah.
