DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat untuk menindaklanjuti hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Bapemperda, Drs. H. Habsi Wahid, dihadiri oleh anggota Bapemperda lainnya seperti Masdar Mahmuddin dan Elisabeth, serta tenaga ahli Bapemperda dan perwakilan dari berbagai instansi terkait. Dalam agenda rapat tersebut, dibahas sejumlah Ranperda baik yang berasal dari inisiatif DPRD maupun yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah dalam program pembentukan perda tahun 2025.
Ketua Bapemperda menegaskan pentingnya tindak lanjut terhadap hasil fasilitasi Kemendagri untuk memastikan pengelolaan BMD dan jaringan utilitas sesuai dengan ketentuan. Monitoring dan evaluasi terhadap perda dan ranperda yang telah disepakati juga menjadi fokus utama, dengan tujuan memastikan kesiapan naskah akademik dan ranperda yang akan dibahas. Diskusi dengan OPD terkait juga dilakukan untuk mendapatkan masukan teknis dan perspektif praktis terhadap 15 Ranperda yang akan dibahas pada program pembentukan perda tahun 2025.
