Pemerintah perlu berpikir lebih realistis dalam memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Ali Ahmad dari Komisi II DPR menegaskan bahwa pemindahan ASN tidak boleh tergesa-gesa karena dapat membahayakan keselamatan mereka. Langkah ini harus menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Ali menyoroti dua risiko yang akan dihadapi ASN saat pindah ke IKN. Pertama, mereka harus beradaptasi dengan berbagai aspek baru di lingkungan tersebut. Kedua, mereka perlu berjuang meninggalkan kehidupan lama untuk memulai yang baru. Untuk itu, pemindahan ASN ke IKN perlu didukung dengan penguatan mental dan motivasi perjuangan.
Meskipun APBN 2025 untuk IKN masih terbatas, Ali mengapresiasi rencana Presiden Prabowo untuk berkantor di IKN pada tahun 2028 atau 2029. Dia pun menekankan pentingnya setiap kebijakan menteri tidak melampaui keputusan presiden. Langkah tersebut diyakini sebagai strategis dan visioner dalam membangun Ibu Kota Nusantara.
Dengan demikian, sebelum melaksanakan pemindahan ASN ke IKN, pemerintah perlu mempertimbangkan semua aspek dengan saksama. Hal ini demi memastikan keberlangsungan dan keselamatan para ASN yang akan menjadi penghuni baru di Ibu Kota Nusantara.
