Komisi IV DPR mengancam akan melakukan inspeksi mendadak terhadap perusahaan tambang yang tidak patuh dalam melakukan rehabilitasi lahan. Anggota Komisi IV DPR, Rajiv, menegaskan bahwa masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban rehabilitasi, terutama di daerah aliran sungai. Sidak akan dilakukan setelah masa sidang dua dan secara acak untuk memastikan pelaksanaan reboisasi sejalan dengan program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Rajiv juga menantang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk bertindak tegas terhadap perusahaan tambang nakal yang tidak melakukan rehabilitasi lahan sesuai perintah Kementerian Kehutanan. Langkah ini merupakan dukungan terhadap rencana Pemerintah untuk mereboisasi 12,7 juta hektare hutan yang mengalami kerusakan.
