Ketua Komisi I, H. Setyo Budi, S.Pd, MH, bergabung dengan suara yang memperingatkan Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Wawan Guntoro, agar tidak melakukan open bidding. Meskipun secara hukum Pj Bupati diperbolehkan untuk melakukan open bidding, Budi menganggapnya kurang baik secara etika. Menurutnya, pejabat eselon 2 tidak hanya birokrat, tetapi juga memiliki nuansa politis. Budi menyarankan agar Pj Bupati menunda open bidding karena keputusan tersebut sangat sensitif dan terkait erat dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dilantik bulan Pebruari 2025. Meski saat ini ada 11 posisi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong, Budi menekankan pentingnya menunggu pelantikan Bupati dan Wakil Bupati definitif sebelum melakukan open bidding. Menurut Budi, waktunya sangat mepet dan proses pengumuman saja memerlukan waktu 15 hari. Ia menekankan pentingnya pengisian posisi OPD dengan orang-orang yang memiliki kualifikasi sesuai bidangnya untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
