Massa terdiri dari petani, masyarakat adat, dan berbagai elemen aktivis yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kawal Masyarakat Adat (Gerak Massa) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (11/10). Mereka mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Aksi ini diikuti oleh 21 aliansi dan organisasi seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
Selain menuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat, aksi massa juga mengadvokasi hak masyarakat adat agar dihormati negara, serta menuntut agar aparat melepaskan seluruh masyarakat adat yang dikriminalisasi karena mempertahankan ruang hidupnya.
Aksi ini ditutup dengan penyerahan naskah akademik draf RUU Masyarakat Adat oleh Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Rukka Sombolinggi, kepada perwakilan anggota DPR. Anggota DPR dari Fraksi PKB, Daniel Johan dan Maman Imanul Haq, mendukung pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk menjaga adat leluhur dan mejamin kesejahteraan masyarakat adat.
Kapolrestro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengatakan kepolisian mengerahkan 1.758 personel gabungan untuk mengamankan aksi tersebut. Personel gabungan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait.
Aksi ini diikuti oleh masyarakat adat nusantara, koordinator daerah gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) RI, Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Majelis Dzikir Ratibul Haddad, dan elemen massa lainnya. Mereka menuntut pengesahan Undang-Undang Tanah Adat.