Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial yang turut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyatakan apresiasi tersebut karena angka kemiskinan Indonesia berhasil turun dari 9,22 persen sebelum Covid-19 menjadi 9,03 persen pada tahun 2024.
Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial, disepakati penambahan anggaran Kemensos pada pagu indikatif 2025. Anggaran sebesar Rp9,61 triliun diajukan untuk program bantuan permakanan bagi lansia, penyandang disabilitas, serta bantuan ATENSI untuk anak yatim, piatu, dan yatim piatu.
Selama rapat kerja, Mensos Risma juga menyampaikan program dan kegiatan Kemensos yang mengalami penurunan anggaran pada pagu anggaran 2025. Beberapa kegiatan yang terdampak antara lain pemeliharaan pusat data, honor dan operasional SDM PKH, Program Sembako, pengadaan alat bantu disabilitas, perbaikan sarana UPT, pelatihan masyarakat, dan sertifikasi sumber daya kesejahteraan sosial.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, MF Nurhuda, menyayangkan pengurangan anggaran Kemensos karena program yang tidak teranggarkan sangat penting bagi masyarakat. Nurhuda juga mendukung program permakanan bagi lansia dan disabilitas serta meminta perhatian lebih terhadap SDM PKH.
Risma menegaskan pentingnya program bantuan bagi lansia dan disabilitas sebagai upaya untuk mencegah kelaparan dan berharap usulan penambahan anggaran Kemensos dapat direalisasikan melalui DPR. Nurhuda juga meminta agar program tersebut tidak dihapus karena dapat menimbulkan masalah baru jika ada lansia yang meninggal karena kelaparan.