Jakarta, CNN Indonesia – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengaku kesulitan memahami langkah dan keputusan DPR RI yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan syarat usia dan ambang batas pencalonan kepala daerah.
“Sebagai lembaga legislatif, DPR seharusnya menjadi teladan dan mematuhi undang-undang,” tegas Mu’ti melalui keterangan tertulis, Kamis (22/8).
Mu’ti juga menekankan DPR sebagai lembaga negara yang merepresentasikan kehendak rakyat seharusnya memahami secara mendalam prinsip-prinsip bernegara yang mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara serta rakyat daripada kepentingan politik kekuasaan semata.