Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyatakan verifikasi faktual dukungan dalam pencalonan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan di Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
KPU mengaku bahwa verifikasi faktual itu dilakukan dengan mendatangi langsung masyarakat yang terdata mendukung pasangan tersebut.
“Metode verifikasi faktual memang didatangi secara langsung ya,” kata Ketua Divisi Teknis KPU DKI Jakarta Dody Wijaya di Kantor KPU Jakarta, Sabtu (17/8).
Namun, kata dia, tidak semua pendukung bisa didatangi. Jika begitu, kata dia, KPU meminta masyarakat yang mendukung dikumpulkan di tempat tertentu.
“Kami serahkan kepada LO (Liaison Officer) untuk bisa menghadirkan ke kantor kelurahan atau kantor PPS. Kalau tidak bisa menghadirkan juga, maka bisa gunakan teknologi informasi atau video call,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan data yang ada website di Info Pemilu KPU tidak terbarukan.
Menurutnya, di website itu ada data yang hanya lolos verifikasi administrasi, namun tertulis mendukung Dharma-Kun.
Ia mencontohkan data milik anak eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Data di Info Pemilu itu kondisinya belum update, jadi dimungkinkan kayak data anak Pak Anies, kan ternyata yang bersangkutam dalam faktual tidak memenuhi syarat. Tapi data di info pemilu statusnya pendukung, tentu kemungkinan besar itu tidak memenuhi syarat,” kata Dody.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Astri Megatari menambahkan, data yang ada di website Info Pemilu baru sebatas lolos administrasi, belum lolos verifikasi faktual.
“Masih status pada saat verifikasi administrasi, belum dilakukan verifikasi faktual, yang viral data anak Pak Anies, kami telusuri dan cek silon, data tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat, kalau di verifikasi faktual belum tentu sama dengan info pemilu,” ujarnya.
Sejumlah warga DKI Jakarta juga sebelumnya mengeluhkan dugaan pencatutan identitas sepihak sebagai syarat dukungan.
Dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP secara sepihak itu viral di media sosial X (Twitter). Mereka protes karena tiba-tiba mereka dinyatakan mendukung pasangan calon kepala daerah perseorangan.