Kementerian Luar Negeri RI Menemukan Penyebab Kematian Satu WNI di Bangladesh

Kendaraan yang terbakar terlihat di dalam gedung pemerintah setelah terjadinya aksi protes di Dhaka, Bangladesh, Senin (22/7/2024).Pada tanggal 22 Juli Bangladesh memberlakukan jam malam. Pemerintah Bangladesh memberlakukan jam malam nasional dan mengerahkan pasukan militer setelah kekerasan terjadi di Dhaka dan wilayah lain menyusul protes yang dipimpin mahasiswa yang menuntut reformasi sistem kuota kerja pemerintah.

DHAKA — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaporkan bahwa seorang warga negara Indonesia (WNI) meninggal dunia akibat menghirup terlalu banyak asap ketika hotel tempatnya menginap di Jashore, Bangladesh, terbakar pada Senin (5/8/2024). Dalam sebuah pernyataan tertulis pada Selasa (6/8/2024), Kemlu mengatakan bahwa korban yang berinisial DU tiba di Bangladesh pada 1 Agustus untuk kunjungan bisnis.

“DU meninggal dunia akibat menghirup terlalu banyak asap karena hotel tempat almarhum menginap terbakar di tengah-tengah kerusuhan,” tulis pernyataan itu.

Kemlu telah menghubungi keluarga korban di Indonesia untuk menyampaikan belasungkawa dan memfasilitasi repatriasi jenazahnya. Warga Indonesia di Bangladesh diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi kegiatan tidak penting di luar tempat tinggal, serta menghindari kerumunan massa dan tempat-tempat demonstrasi.

Mereka juga disarankan untuk terus menjaga komunikasi dan selalu mengikuti langkah-langkah kontijensi yang ditetapkan oleh KBRI Dhaka. Para WNI yang berencana mengunjungi Bangladesh diimbau untuk menunda perjalanan mereka sampai situasi dan kondisi keamanan membaik.

Mereka yang membutuhkan bantuan bisa menghubungi KBRI Dhaka (+880-1-614-444-552) dan Direktorat Perlindungan WNI Kemlu (+62-812-9007-0027). Sedikitnya 73 orang tewas, termasuk 14 anggota polisi, dalam bentrokan-bentrokan antara aparat keamanan dan pengunjuk rasa di Dhaka dan kota-kota lain di Bangladesh.

Aksi unjuk rasa meningkat pekan lalu untuk memprotes kebijakan kuota pekerjaan publik yang diterapkan pemerintah Bangladesh, menyusul bentrokan di Universitas Dhaka. Para demonstran menuntut pencabutan kebijakan itu, yang mengalokasikan 30 persen pekerjaan publik bagi anggota keluarga veteran perang 1971.  

sumber : Antara

Sumber: Republika