DHI FISIP UI Mengadakan Diskusi Tentang Isu Kemanan Nasional dan Alat Sadap yang Dianggap Melanggar HAM
Laporan terbaru dari Amnesty International menyoroti pembelian dan penggunaan alat sadap (spyware) oleh pemerintah Indonesia yang diduga berasal dari Israel. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa penggunaan spyware tersebut merupakan tindakan represif terhadap kebebasan sipil.
Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran hukum di Indonesia, terutama terkait perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Sebagai respons, Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI FISIP UI) menggelar diskusi melalui seminar dengan judul “Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil” pada 30 Mei 2024.
Diskusi tersebut diadakan di Auditorium Ilmu Komunikasi dengan moderator Broto Wardoyo, dosen di Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, dan dihadiri oleh beberapa pembicara terkemuka yang memberikan wawasan mendalam mengenai topik yang sedang hangat dibahas.
Ketua Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, Asra Virgianita, menyatakan bahwa topik seminar ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari dan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai isu keamanan nasional dan hak asasi sipil.
Menurut Asra, isu spyware dalam konteks keamanan nasional dan kebebasan sipil semakin relevan di masyarakat. Peserta seminar, yang terdiri dari akademisi dan masyarakat teredukasi, diajak untuk melihat isu ini dari berbagai sudut pandang guna mendapatkan pemahaman yang seimbang.
Pembicara lain dalam seminar tersebut, seperti Sulistyo, Brigjen Pol I Made Astawa, Herik Kurniawan, Mabda Haerunnisa Fajrilla Sidiq, A J Simon Runturambi, dan Ali Abdullah Wibisono, membahas razia pentingnya perlindungan data sebagai isu nasional, penggunaan Open Source Intelligence (OSINT) dalam pengumpulan data intelijen, dan landscape keamanan siber di Indonesia yang terpengaruh oleh kondisi unfinished nation building.
Seminar ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai isu-isu keamanan nasional dan hak asasi manusia di Indonesia.