Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengakui bahwa dia telah menerima surat panggilan dari Mahkamah Konstitusi untuk menjadi saksi dalam sidang perselisihan Pilpres 2024. Airlangga memastikan akan hadir dan memenuhi undangan tersebut.
“Ya insyaallah saya hadir undangan sudah saya terima tadi malam,” kata Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Rabu (3/4). Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengaku telah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo dan menteri lain yang diminta untuk hadir.
Airlangga menyebutkan bahwa dalam sidang di MK, dia akan berbicara tentang mekanisme APBN. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin ikut campur dalam hal-hal lain.
Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sebagai pemohon dalam sengketa hasil Pilpres 2024 sebelumnya meminta empat menteri Jokowi untuk hadir. Selain Airlangga, empat menteri yang diminta adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Salah satu kebijakan pemerintah yang disorot dalam persidangan adalah pembagian paket bansos jelang hari pemungutan suara pada 14 Februari. Mereka menuding bahwa pembagian paket bansos tersebut sebagai praktek politik yang dilakukan Jokowi untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
“Pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5,” kata Ketua MK Suhartoyo pada persidangan di Gedung MK, Jakarta, Senin (1/4).