Beyond the delapan Program Dampak Cepat, administrasi yang akan datang perlu fokus pada 17 target kinerja utama dengan program-program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Kedua belas target ini sangat penting karena mereka mewakili batu loncatan dasar atau prasyarat mutlak untuk menjadi bangsa yang maju dan makmur. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Kita menyadari tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh). Kita adalah bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara langsung, melengkapi diri dengan kemampuan untuk menghadapinya.
Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air Pangan, energi, dan air adalah kebutuhan pokok bagi kemandirian dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dikejar dengan cepat dan teliti. Untuk pangan, inisiatif meliputi pengembangan program perkebunan pangan, khususnya untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Sebuah minimum 4 juta hektar tambahan area panen tanaman ditargetkan pada tahun 2029. Dengan peningkatan area panen ini, diasumsikan semuanya sebagai sawah padi, maka akan ada penambahan 20 juta ton padi (asumsi produktivitas 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (asumsi yield 50%).
Di bidang energi, Indonesia berada dalam posisi yang baik untuk menjadi pemimpin dunia dalam energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan aviasi biofuel dari kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, serta pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti listrik mikro, angin, laut, surya, dan panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diimplementasikan. Sementara itu, pembangkit listrik mikro-hidro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dijamin melalui pengelolaan air yang tepat, membuatnya tersedia selama kekeringan dan mencegah bencana selama musim hujan.
Target Prioritas 2: Memperbaiki Sistem Pendapatan Nasional Pemerintah berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan retribusi wajib untuk keperluan negara harus ditetapkan oleh undang-undang. Komitmen ini menegaskan perlunya peningkatan signifikan terhadap kemampuan badan pendapatan nasional, bersamaan dengan reformasi menyeluruh dalam kebijakan dan sistem pajak, yang bertujuan untuk memperluas basis pendapatan nasional. Oleh karena itu, negara akan mengambil langkah langkah konkrit untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan dalam negeri. Pendirian Badan Pendapatan Nasional diharapkan dapat meningkatkan rasio pendapatan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%.
Upaya reformasi kebijakan pajak akan difokuskan pada penyempurnaan sistem pendapatan pajak dan non-pajak, memperluas basis pajak dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk menguatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk untuk UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Target Prioritas 3: Menghapus Kemiskinan Kemiskinan bukan hanya sekedar kekurangan kekayaan tetapi merupakan cerminan dari akses terbatas terhadap manfaat pembangunan. Juga merupakan akar penyebab beragam perilaku kriminal dan masalah sosial, yang mengarah pada generasi yang tidak mencapai potensi mereka. Oleh karena itu, memberantas kemiskinan harus menjadi landasan kebijakan pemerintah. Membidik untuk menghapus kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir tahun 2029 adalah tujuan kritis.
Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba Penyalahgunaan narkoba merupakan wabah sosial yang sangat merusak produktivitas individu dan kesejahteraan masyarakat. Strategi efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dari meningkatkan kesadaran dalam keluarga. Sementara itu, pemerintah diberi tugas untuk menutup segala peluang penyelundupan narkoba.
Target Prioritas 5: Memastikan Akses Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat Akses ke layanan kesehatan komprehensif dan berkualitas tinggi penting untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berlangsung membutuhkan perbaikan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Meningkatkan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat adalah prioritas kunci bagi pemerintah.
Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Sains dan Teknologi, serta Digitalisasi Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas pendidikan dan penguasaan sains dan teknologi. Kita akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara meningkatkan standar guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperluas akses ke pendidikan. Hal ini termasuk mendirikan dana abadi untuk pendidikan, pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), usaha budaya, dan LSM. Inovasi akan mengikuti perkembangan di bidang-bidang tersebut. Oleh karena itu, kita bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk riset dan inovasi selama lima tahun mendatang. Kebijakan pemerintah yang menguatkan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi penting untuk membangun otonomi nasional.
Target Prioritas 7: Melestarikan Seni Budaya, Mendorong Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Prestasi Olahraga Kebudayaan adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan pemeliharaannya menjaga warisan berharga kita. Penetapan dana warisan budaya memastikan pemeliharaan budaya kita yang berkelanjutan. Program-program yang ditujukan untuk pelestarian budaya, mendorong ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di panggung global. Mendorong ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menghasilkan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang substansial.
Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak-anak, dan Penyandang Disabilitas Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif membutuhkan peran penting negara dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghapus diskriminasi gender dengan membela kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak-hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk dalam pendidikan, lapangan kerja, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memastikan anak-anak menerima perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, yang meliputi akses ke gizi yang memadai.
Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional dan Menjaga Hubungan Internasional Yang Konduktif Kemakmuran dan kehidupan damai dapat tercapai dalam sebuah negara yang stabil dan aman. Sebuah bangsa yang kuat dapat memenuhi aspirasinya dan memperoleh penghargaan dalam hubungan internasional yang mulia.
Target Prioritas 10: Memastikan Konservasi Lingkungan Dalam pengejaran kami terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keberkelanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting untuk memastikan generasi masa depan dapat hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kami akan mempercepat komitmen kami terhadap target pembangunan berkelanjutan, termasuk mencapai tujuan emisi gas rumah kaca Net Zero. Hal ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air di berbagai produk dan meningkatkan manajemen berkelanjutan tanah, air, dan hutan. Selain itu, adopsi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan dikejar secepatnya.
Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Secara Langsung ke Petani Swasembada pangan bergantung pada pencapaian produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses komprehensif ke pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida sangat memengaruhi produksi dan produktivitas pangan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida ke petani. Di sisi lain, petani didorong untuk mengorganisasi secara institusional untuk mengakses sumber daya produksi pertanian yang lebih kompetitif dan memastikan harga yang lebih baik untuk hasil panen mereka, meningkatkan kemakmuran mereka.
Target Prioritas 12: Memastikan Pembangunan Perumahan Berkualitas, Terjangkau, dan Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Pedesaan/Perkotaan yang Membutuhkan Akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau adalah hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan perumahan berkualitas, terjangkau dengan sanitasi yang baik untuk mereka yang membutuhkan. Target untuk menjamin pembangunan dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta rumah dimulai dari tahun kedua. Di daerah perkotaan, penting untuk memastikan pembangunan 500.000 rumah tapak dan 500.000 rumah vertikal (apartemen terjangkau) yang dikenal sebagai rusunami (apartemen umum milik) dan rusunawa (apartemen umum sewaan). Dengan demikian, target untuk menjamin pembangunan/renovasi perumahan mencapai tiga juta unit perumahan di seluruh negeri.
Target Prioritas 13: Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Memperkuat UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kota-Kota Mandiri, Inovatif, Karakteristik Kunci bagi pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah distribusi yang adil dari manfaat pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua segmen masyarakat. Memperluas skala ekonomi dan membangun kerangka kerja institusional untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan, adalah langkah-langkah penting dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang adil. Memperkuat program-program seperti Kredit Usaha Pertanian, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Perkebunan…
