Empat menteri kabinet Presiden RI Joko Widodo telah menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. MK memberikan waktu enam jam bagi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mengklarifikasi tudingan politisasi kebijakan untuk kemenangan Prabowo-Gibran. Sri Mulyani cs bicara tentang anggaran bansos dan alasan Jokowi bagi-bagi bansos setiap kunjungan ke daerah.
Muhadjir menjelaskan alasan Jokowi membagikan langsung bansos saat kampanye Pilpres 2024. Dia menyatakan bahwa pembagian bansos juga merupakan pola kepemimpinan Jokowi. Sri Mulyani menegaskan bahwa bantuan yang dibagikan Jokowi sudah diatur perundang-undangan dan Jokowi dibekali dana operasional lebih dari Rp100 miliar per tahun.
Airlangga mengatakan bahwa bukan hanya Indonesia yang menyalurkan bansos, negara-negara seperti Singapura dan Amerika Serikat juga melakukan hal serupa. Dia juga menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran perlindungan sosial di APBN bukan untuk bansos, tetapi untuk subsidi energi.
Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada perubahan signifikan anggaran bansos saat Pilpres 2024, hanya naik Rp1,23 triliun dari tahun sebelumnya. Sedangkan Risma mengaku tak berani mengajukan anggaran untuk bansos El Nino karena tidak paham kondisi ekonomi makro.
Dengan demikian, empat menteri Jokowi memberikan klarifikasi penting terkait bansos dan kebijakan pemerintah dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.