Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi mengusulkan kepada calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melakukan moratorium izin tambang dan kelapa sawit di Indonesia. Hal ini ia sampaikan usai menggelar pertemuan dengan Ganjar dalam suatu pertemuan di Kantor Walhi, Jakarta, Kamis (8/2) malam.
“Kami sampaikan ke Pak Ganjar. Ini di depan publik kami wakili anggota Walhi, kalau bisa dilakukan review dan moratorium izin tambang dan sawit. Ini penyebab berkah alam di Indonesia jadi bencana,” kata Zenzi.
Zenzi mengatakan sempat membahas dua persoalan ketika bertemu dengan Ganjar. Pertama yakni pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang salah sehingga rakyat masih menderita. Kemudian mereka juga membahas soal kerusakan lingkungan yang kerap terjadi di Indonesia.
“Hampir semua bencana kerusakan lingkungan di Indonesia sudah Walhi bicarakan, tapi karena WALHI enggak didengarkan terjadilah bencana,” kata dia.
Karenanya, Zenzi mengaku membahas dengan Ganjar mencari jalan keluar terkait persoalan sosial dan lingkungan di Indonesia. Baginya, persoalan itu muncul lantaran negara lebih mengedepankan ekonomi.
“Sehingga Kita bicara ekonomi bisa tumbuh, lingkungan bisa pulih,” kata dia.
“Ekonomi rakyat ini kita urus untuk mengelola lahan petani, petani lah ahlinya. Untuk hasil laut nelayan lah ahlinya. Negara bertugas bangun pasar dan hilirisasinya di kampung-kampung,” kata dia.
Zenzi lantas bercerita baik Ganjar dan Jokowi memiliki dua kesamaan. Pertama yakni sama-sama sosok pecinta alam ketika masih aktif di kampus, kemudian sama-sama datang ke Walhi ketika maju Pilpres.
“Sama-sama datang ke WALHI pas maju Pilpres. Pak Jokowi di 2014,” kata Zenzi.
Di tempat yang sama, Ganjar mengatakan bakal mengundang Walhi terkait usulan moratorium izin tambang tersebut akan dilakukan.
“Undang WALHI. Pasti dia sudah punya datanya. Kementerian sudah punya datanya. Kira-kira masing-masing kita desain seperti apa,” kata Ganjar.
Ganjar masih meyakini pola pengambilan kebijakan asimetris sangat penting. Baginya, Indonesia tak bisa diurus secara seragam.
“Kalau disetop, pengusaha ketakutan toh, ‘wah punya gue diambil’. Kita seimbangkan dulu kerusakan lingkungannya sejauh mana. Maka hal-hal seperti ini harus kita dudukkan mereview tadi,” kata Ganjar.