Kelompok Hamas dilaporkan telah mengusulkan tiga tahap gencatan senjata dengan Israel yang akan mengakhiri pertempuran di Jalur Gaza. Hamas telah menerima proposal gencatan senjata yang disusun oleh Qatar, Mesir, Amerika Serikat (AS), dan Israel.
Menurut rancangan dokumen yang dilihat oleh Reuters pada Rabu (7/2/2024), proposal Hamas mencakup tiga fase gencatan senjata, masing-masing berlangsung selama 45 hari. Dengan demikian, rentang waktu hingga pertempuran di Gaza berakhir sepenuhnya adalah 135 hari.
Dalam proposal Hamas, tahap pertama akan melibatkan pembebasan semua sandera perempuan Israel, orang tua dan lansia, serta laki-laki berusia di bawah 19 tahun. Israel harus membalas dengan membebaskan perempuan dan anak-anak Palestina dari penjara-penjara di Israel serta Tepi Barat.
Sedangkan sisa sandera laki-laki Israel berusia di atas 19 tahun akan dibebaskan pada tahap kedua dan ketiga. Hamas juga siap melakukan pertukaran jenazah dengan Israel selama periode gencatan senjata. Jasad anggota Hamas akan ditukar dengan jasad tentara Israel.
Pada fase terakhir, Hamas berharap dapat mencapai kesepakatan dengan Israel untuk sepenuhnya menghentikan pertempuran di Gaza. Israel harus menarik pasukan mereka dari wilayah tersebut, dan proses rekonstruksi Gaza akan dimulai setelah penarikan dilakukan.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah tiba di Israel pada Rabu. Kesepakatan gencatan senjata di Gaza disebut akan menjadi topik utama Blinken saat bertemu para pejabat tinggi Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Itu merupakan kunjungan keenam Blinken ke Israel sejak perang Israel-Hamas pecah pada 7 Oktober 2023.
Sebelumnya, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani mengatakan bahwa Hamas telah memberikan respons positif atas proposal gencatan senjata yang disusun oleh negaranya bersama Mesir, AS, dan Israel. Sheikh Mohammed juga telah melakukan pertemuan dengan Direktur Badan Intelijen Pusat AS (CIA) William Burns dan Direktur Badan Intelijen Israel (Mossad) di Paris, Prancis pada 28 Januari 2024. Kepala Badan Intelijen Umum Mesir Abbas Kamel juga turut berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.