Indonesia merdeka ingin menjadi negara yang kuat dan terhormat. Negara yang disegani karena rakyatnya hidup sejahtera dan berkontribusi positif pada kehidupan bangsa-bangsa lain. Proklamator bangsa Indonesia, Ir. Soekarno dan Dr. Mohammad Hatta, memiliki cita-cita untuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Cita-cita ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Namun, saat ini, kurang dari 25 tahun menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita belum mencapai taraf kesejahteraan dan pembangunan yang sesuai dengan cita-cita para Pendiri Bangsa. Ketimpangan ekonomi masih tinggi dan terlalu banyak warga negara Indonesia yang hidup dalam kemiskinan dan terancam jatuh miskin.
Dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita miliki, seharusnya negara kita tidak hidup dalam ketimpangan dan kemiskinan. Kuncinya adalah pemahaman dan kemampuan segenap lapisan pimpinan negara dalam mengelola sumber daya yang kita miliki agar berjalan sesuai dengan pemahaman ekonomi para pendiri bangsa. Untuk mencapai cita-cita abadi bangsa ini, diperlukan pembangunan ekonomi, politik, kesejahteraan rakyat, dan pertahanan yang berkesinambungan.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang menargetkan tercapainya “Indonesia Emas” di atau sebelum tahun 2045. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6% hingga 7%. Pertumbuhan ini perlu didukung dengan penguatan peran pemerintah dalam roda ekonomi dan pembangunan bangsa sesuai falsafah Ekonomi Pancasila. Ini harus dilakukan di tengah ketidakpastian ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, dan krisis perubahan iklim yang sudah ada di tengah-tengah kita.
Kebijakan Presiden Joko Widodo adalah konsekuen dengan UUD 1945. Beliau memiliki kesamaan pandangan dengan Amien Rais, dan atas dasar kesamaan itu mereka sama-sama bertekad untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Presiden Jokowi sangat memperhatikan jaring pengaman sosial, program kesehatan, program pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat yang rentan dan miskin. Beliau juga turun langsung memastikan hilirisasi sumber daya alam berjalan dengan baik.
Selain itu, Presiden Jokowi juga melarang ekspor bahan mentah ke luar negeri seperti nikel, bauksit, tembaga, dan timah. Beliau berpendapat bahwa kita harus mengolah sumber daya alam kita di dalam negeri agar bisa membuka lapangan kerja berkualitas yang sangat banyak. Selama ini kita membiarkan sumber daya alam kita diekspor mentah ke luar negeri, sehingga yang menikmati nilai tambahnya adalah negara lain. Dengan langkah ini, Beliau menjalankan perintah Ayat 3, Pasal 33, UUD 1945.
Di era Presiden Jokowi, banyak capaian ekonomi yang dicapai, seperti peningkatan jumlah kilometer tol, pembangkit listrik, jalan umum, kapasitas bendungan, bandara, dan pelabuhan. Selain itu, Presiden Jokowi juga berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat kemiskinan, perkuatan reformasi birokrasi, peningkatan program kesejahteraan sosial, dan penataan destinasi pariwisata. Capaian-capaian ini merupakan hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh para pemimpin negara kita, mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono.
Dari uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah pelaksanaan dari falsafah Ekonomi Pancasila. Ini harus dilanjutkan secara konsekuen untuk mewujudkan cita-cita abadi bangsa ini.
