Transisi energi dan pengurangan gas rumah kaca sangat penting karena menyangkut keberlangsungan umat manusia di bumi.
Jika kita tidak mengurangi emisi dengan segera, suhu rata-rata bumi akan terus meningkat dan bumi bisa menjadi tidak dapat dihuni manusia karena kekeringan, kenaikan air laut, dan cuaca ekstrim.
Karena itu greenflation atau inflasi yang dipicu oleh kebijakan hijau adalah topik yang sangat penting untuk dipelajari oleh pemimpin kita.
Kita ingin hidup hijau, tapi dengan biaya apa, siapa yang membayar, dan dengan harga berapa? – berapa tambahan biayanya, siapa yang membayar, dan bagaimana dampaknya?
Kita bisa mencontoh Shanghai di mana pajak untuk kendaraan non-listrik mencapai Rp. 300 juta.
Saat ini hampir 100% sepeda motor, 100% bus, dan 50% mobil di Shanghai adalah listrik. Langit Shanghai menjadi biru dan kota menjadi sunyi.
Pertanyaannya: Apakah rakyat Indonesia bisa memikul beban pajak pendaftaran nomor registrasi kendaraan bermotor (NKRB) sebesar ini untuk mempercepat elektrifikasi?
Kita juga bisa mencontoh negara-negara di Eropa di mana harga listrik berkisar € 28 per 100 kWh, atau Rp. 4.760 per kWh.
Saat ini banyak negara di Eropa yang mayoritas listriknya berasal dari energi terbarukan.
Sementara kita masih mengandalkan listrik dari batu bara yang lebih murah. Kisaran harga listrik di Indonesia Rp. 1.400 per kWh.
Pertanyaannya: Apakah rakyat Indonesia dapat memikul harga listrik yang tiga kali lipat untuk mempercepat transisi energi?
Faktanya, jika kita tidak melakukan transisi energi dan hidup secara hijau, maka keberlangsungan kehidupan di muka bumi terancam.
Namun juga adalah fakta bahwa sebagian besar rakyat Indonesia belum mampu memikul inflasi/biaya tambahan karena kebijakan hijau.
Karena itu, penting bagi kita memilih pemimpin yang mempelajari dan tidak meremehkan topik ini.
Sumber: https://prabowosubianto.com/memahami-greenflation-topik-penting-yang-dipelajari-gibran-namun-disepelekan-mahfud/
