BEIJING — Pemerintah China mengeluarkan larangan terhadap pihak asing, termasuk Amerika Serikat, untuk membahas urusan dalam negeri, termasuk Pemilu Taiwan.
“Taiwan adalah bagian integral dari China, dan Pemilu di wilayah Taiwan adalah urusan dalam negeri China yang murni. Oleh karena itu, campur tangan dari pihak asing tidak boleh terjadi. China mengecam dan menolak komentar AS mengenai Pemilu Taiwan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Mao Ning, dalam keterangannya kepada media di Beijing, China, Kamis (11/1/2024).
Pemilu presiden di Taiwan dijadwalkan akan dilakukan pada Sabtu (13/1/2024). “Permasalahan Taiwan merupakan kepentingan inti China dan memiliki garis pembatas yang tidak boleh dilanggar dalam hubungan China-AS. Kami meminta AS untuk mematuhi prinsip ‘satu China’ dan ketentuan bersama China-AS,” tambah Mao Ning.
Mao Ning juga meminta pejabat AS untuk menghormati komitmen yang telah dibuat oleh para pemimpin AS dan China serta berhenti campur tangan dalam Pemilu Taiwan dalam bentuk apapun.
“Berhenti mengirimkan sinyal yang keliru kepada kelompok pendukung ‘kemerdekaan Taiwan’. Kami akan mengambil tindakan tegas untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah kami,” tegas Mao Ning.
Pemerintah China juga tegas menentang segala bentuk kontak resmi antara AS dengan Taiwan. “Hanya ada satu China di dunia. Taiwan adalah bagian integral dari China, dan kami menentang segala bentuk kontak resmi atau tindakan yang membahayakan hubungan China-AS maupun perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan,” jelas Mao Ning.
Ada tiga calon yang bersaing dalam Pemilu Taiwan, yaitu Wakil pemimpin Taiwan William Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik (DPP), Wali Kota New Taipei Hou Yu-ih dari Kuomintang (KMT), dan Ko Wen-je dari Partai Rakyat Taiwan (TPP).
Lai Ching-te, yang merupakan kandidat unggulan dari DPP, dianggap berbahaya oleh Beijing karena dianggap memicu konflik lintas Selat. Namun, Lai menekankan bahwa ia akan tetap menjaga status quo di Selat Taiwan dan mewujudkan perdamaian jika terpilih.
Hou Yu-ih dari Partai KMT berpendapat bahwa meningkatkan hubungan ekonomi dan membuka dialog dengan China adalah cara terbaik untuk menjaga perdamaian, meski ia menolak kemerdekaan Taiwan dan model “satu negara, dua sistem”.
Sementara itu, Ko Wen-je, kandidat dari TPP, menawarkan “jalan tengah” antara DPP dan KMT soal isu China, tapi banyak pihak menyebut kebijakannya lebih mendekati KMT.
Beijing sendiri mengawasi dengan cermat pemungutan suara tersebut. Dalam pidato tahun barunya, Presiden China Xi Jinping mengatakan penyatuan kembali tanah air adalah sebuah keniscayaan sejarah.
Sumber: Republika
