Warga Palestina antre untuk mendapatkan makanan gratis di Rafah, Jalur Gaza, Jumat (22/12/2023). Badan bantuan internasional menyatakan bahwa Gaza mengalami kekurangan makanan, obat-obatan, dan persediaan pokok lainnya akibat perang selama dua setengah bulan.
BRUSSELS – Dua pejabat senior Uni Eropa mengatakan mereka “sangat terkejut” atas penilaian bahwa seluruh penduduk Gaza mengalami risiko kelaparan akut akibat serangan Israel di sana. “Ini adalah perkembangan yang serius dan harus menjadi peringatan bagi seluruh dunia untuk segera bertindak mencegah bencana kemanusiaan yang mematikan,” kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell dan Komisioner Manajemen Krisis Janez Lenarcic dalam pernyataan bersama mereka pada Jumat (22/12/2023). Mereka juga menambahkan bahwa “Kami sangat membutuhkan akses kemanusiaan yang berkelanjutan, cepat, aman, dan tanpa hambatan untuk menghindari memburuknya situasi yang sudah menjadi bencana ini, kurangnya akses terhadap bahan makanan pokok menciptakan situasi kelaparan.”
Dalam laporan Integrated Food Security Phase Classification yang dirilis pada Kamis (21/12/2023) mengatakan bahwa “pertempuran, termasuk pengeboman, operasi darat, dan pengepungan terhadap seluruh populasi menyebabkan tingkat kelaparan akut yang sangat parah di seluruh Jalur Gaza.”
Populasi Gaza sebelum invasi Israel sekitar 2,3 juta orang. Sekitar 85 persen diperkirakan dipaksa meninggalkan rumah mereka. Sebelumnya dilaporkan Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan jumlah korban jiwa akibat serangan Israel menjadi 20.057 orang. Angka ini menyentuh 1 persen dari total populasi sebelum perang yang sudah memasuki pekan ke-10.
Dewan Keamanan PBB juga kembali menunda pemungutan suara atas resolusi yang disponsori Uni Emirat Arab untuk menghentikan sementara pertempuran demi meningkatkan pengiriman bantuan di Gaza. Pemungutan suara, yang awalnya dijadwalkan pada Senin (18/12/2023), ditunda setiap hari sejak saat itu. Kini Amerika Serikat mendukung resolusi tersebut, namun anggota dewan lainnya mengatakan karena adanya perubahan yang signifikan, mereka perlu berkonsultasi dengan ibu kota masing-masing sebelum melakukan pemungutan suara.