Dewan kota Barcelona telah menyetujui deklarasi yang menangguhkan semua hubungan dengan Israel sampai ada gencatan senjata permanen di Gaza, Jumat (25/11/2023). Keputusan ini diambil karena negara tersebut menyatakan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina.
Keputusan ini bukan pertama kalinya Barcelona memutuskan hubungan dengan Tel Aviv. Pada Februari 2023, Walikota Ada Colau saat itu menangguhkan hubungan kota tersebut dengan Israel dan perjanjian kota dengan Tel Aviv.
Tetapi, selama pemilu musim panas ini, Colau kehilangan posisinya dari kandidat sosialis Jaume Collboni. Pada September, walikota yang baru memulihkan hubungan diplomatis dengan Israel dan perjanjian ‘kota kembar’ dengan Tel Aviv.
Deklarasi terbaru diajukan oleh partai sayap kiri Barcelona en Comun yang dipimpin Colau dan didukung oleh Partai Sosialis pimpinan Collboni, serta partai separatis sayap kiri ERC. Deklarasi tersebut mengutuk semua serangan terhadap penduduk sipil, baik yang dilakukan oleh Hamas maupun Israel.
“Setiap hukuman kolektif, pemindahan paksa, penghancuran sistematis rumah-rumah dan infrastruktur sipil serta blokade energi, air, makanan, dan pasokan medis terhadap penduduk sipil populasi Jalur Gaza,” ujar pernyataan pemerintah Barcelona.
Menurut pernyataan yang disetujui pemerintah Barcelona, hambatan utama bagi perdamaian jangka panjang adalah pendudukan dan kolonisasi wilayah Palestina. Ditambah lagi terdapat penyangkalan hak masyarakat.
Anggota penting pemerintah nasional Spanyol lainnya, termasuk mantan menteri dan anggota parlemen saat ini Ione Belarra, telah menyerukan negara tersebut secara keseluruhan untuk juga memutuskan hubungan dengan pemerintahan Benjamin Netanyahu. Namun keputusan itu bukan posisi pemerintah pusat.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyatakan dukungan atas kemerdekaan Palestina. Namun, perjalanannya ke Israel dan Palestina dinilai kurang tepat. Belarra mengatakan, perjalanan Sanchez adalah menutup kejahatan Netanyahu.
Perdana Menteri Spanyol juga mengutuk serangan Hamas. Dia menegaskan misinya adalah untuk meletakkan dasar bagi perundingan damai kedua belah pihak yang berperang.
