Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken melakukan kunjungan yang tidak diumumkan ke Tepi Barat, Ahad (5/11/2023). Dia bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah. Ini adalah pertemuan kedua mereka dengan Abbas sejak pecahnya peperangan di Jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023.
Departemen Luar Negeri (Deplu) AS mengungkapkan bahwa dalam pertemuan dengan Abbas, topik utama yang dibahas oleh Blinken adalah perkembangan situasi di Jalur Gaza. Blinken menyampaikan kepada Abbas bahwa AS sepakat dengan pandangan bahwa warga Palestina di Gaza tidak boleh dipindahkan secara paksa. Sebelumnya, Israel dilaporkan berencana mengusir seluruh warga Gaza ke wilayah Sinai, Mesir.
Saat ini, AS masih mendukung perang Israel di Jalur Gaza. Sama seperti Israel, Washington menolak penerapan gencatan senjata di Gaza karena dianggap menguntungkan kelompok Hamas. Blinken telah menyampaikan kepada Otoritas Palestina, yang saat ini memerintah di Tepi Barat, bahwa mereka adalah pilihan tepat untuk menjalankan pemerintahan di Gaza.
Namun, Blinken mengakui bahwa jika perang di Gaza berakhir, negara-negara lain dan badan-badan internasional kemungkinan akan berperan dalam keamanan dan pemerintahan sementara. Mahmoud Abbas, yang kini berusia 87 tahun, mengatakan bahwa Otoritas Palestina dapat memerintah di Jalur Gaza hanya jika solusi politik komprehensif untuk konflik Israel-Palestina bisa ditemukan.
Dua faksi besar Palestina, yaitu Hamas dan Fatah, telah terlibat perselisihan selama belasan tahun. Perselisihan ini dipicu oleh kemenangan Hamas dalam pemilihan umum tahun 2006. Hamas memenangkan pemilu, tapi Fatah dan masyarakat internasional menolaknya. Pada Juni 2007, Hamas mulai mengendalikan pemerintahan di Jalur Gaza, sementara Fatah dengan Otoritas Palestina-nya menjalankan pemerintahan di Tepi Barat.
Beberapa upaya rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah telah dilakukan, tetapi gagal karena Hamas selalu mengajukan syarat-syarat tertentu kepada Otoritas Palestina untuk berdamai. Pada Oktober 2017, Hamas dan Fatah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi di Kairo, Mesir. Namun, rekonsiliasi masih mengalami kebuntuan, di mana Hamas masih mengontrol Jalur Gaza sementara Fatah menjalankan pemerintahan di Tepi Barat.